Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, menegaskan pentingnya peran pengawasan legislatif dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Selasa (10/2/2026).
Rapat strategis itu dipimpin Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, serta dihadiri unsur Forkopimda dan kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan harga bahan pangan, kesiapan distribusi logistik, hingga pengamanan arus transportasi darat, laut, dan udara selama periode mudik Lebaran.
Giri Akbar menyatakan DPRD Lampung mendukung penuh kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis data serta koordinasi lintas sektor. Menurutnya, stabilitas harga bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan sosial masyarakat.
“DPRD akan memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif, terutama dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan barang pokok bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain kondisi pangan strategis, forum tersebut juga membahas kesiapan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, serta peran Perum Bulog dalam menjaga stok cadangan beras dan komoditas lainnya.
Melalui penguatan koordinasi dalam HLM TPID tersebut, DPRD Lampung berharap langkah antisipatif dapat dilakukan lebih dini sehingga tekanan inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri dapat dikendalikan, sekaligus menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. (*)
