Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, mendorong rencana perluasan wilayah dari Kabupaten Lampung Selatan ke Kota Bandar Lampung agar dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pengembangan kota baru sekaligus penataan pusat aktivitas pemerintahan di Provinsi Lampung.
Menurut Budiman, proses perluasan wilayah tersebut saat ini masih berada pada tahap awal dan memerlukan tahapan administrasi yang cukup panjang.
“Prosesnya masih administrasi dan cukup panjang. Harus ada persetujuan dari DPRD Lampung Selatan dan DPRD Kota Bandar Lampung terlebih dahulu, kemudian ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebelum diproses ke pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (3/2).
Ia menjelaskan, dalam pembahasan awal terdapat sembilan desa yang masuk dalam kajian rencana perluasan wilayah. Namun sejumlah desa yang berbatasan langsung dengan Kota Bandar Lampung seperti Sabah Balau, Way Hui, dan Jatimulyo juga dinilai memiliki potensi untuk dikaji lebih lanjut dalam proses berikutnya.
Menurut Budiman, keputusan tersebut tetap harus mempertimbangkan persetujuan pemerintah daerah serta aspirasi masyarakat setempat.
“Wilayahnya memang berimpitan dan dekat dengan Bandar Lampung, tetapi tetap tergantung persetujuan DPRD serta masyarakat di wilayah tersebut,” katanya.
Budiman juga mengaitkan wacana perluasan wilayah ini dengan rencana pembinaan dan pengembangan ibu kota provinsi yang telah digagas sejak beberapa tahun lalu sebagai strategi jangka panjang pembangunan wilayah.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk mengurangi kepadatan aktivitas di Kota Bandar Lampung yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan.
“Pembinaan ibu kota provinsi sudah direncanakan sebagai langkah jangka panjang agar aktivitas pemerintahan dan pembangunan tidak terpusat hanya di satu wilayah,” jelasnya.
Selain mendukung pengembangan kota baru, perluasan wilayah ke arah Lampung Selatan juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
“Dari sisi pelayanan tentu akan lebih dekat dan memudahkan masyarakat,” ujarnya.
Budiman berharap rencana pengembangan wilayah tersebut dapat masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional sehingga dukungan pembiayaan pembangunan dapat diperkuat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau bisa masuk PSN, tentu dukungan pembiayaan dari APBN akan lebih kuat untuk mendorong pembangunan kawasan baru,” pungkasnya. (*)
