Agenda Sosialisasi dan Implementasi Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) yang digelar Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Junaidi, di Dusun Sukarame, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Rabu (4/2/2026), berubah menjadi ruang pengaduan terbuka bagi warga yang menghadapi persoalan serius di sektor layanan sosial.
Di bawah tenda putih kegiatan tersebut, dua kisah mengemuka dan menyita perhatian peserta. Bukan soal infrastruktur atau program pembangunan desa, melainkan tentang keterbatasan akses layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi anak-anak dengan kondisi khusus.
Salah satunya datang dari keluarga Risky Maulana Saputra (15). Remaja itu sejak kecil mengidap Cerebral Palsy yang membuat tubuhnya lemah dan mobilitasnya terbatas. Ia hanya bisa duduk di kursi roda, sementara sang ibu, Nurdaria, harus berjuang seorang diri memenuhi kebutuhan hidup sekaligus membiayai terapi anaknya.
Nurdaria mengungkapkan, terapi untuk Risky memerlukan biaya sekitar Rp200 ribu setiap sesi dan idealnya dilakukan secara rutin setiap minggu. Namun keterbatasan ekonomi membuat terapi tersebut terhenti, sehingga kondisi kekakuan tubuh Risky semakin meningkat.
Lebih jauh, Nurdaria juga mengaku anaknya belum terdata sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), padahal kondisi keluarga mereka tergolong rentan dan membutuhkan dukungan dari pemerintah.
Keluhan serupa disampaikan Yuli, orang tua Ziha Saputri (7,5), yang mengalami gangguan pendengaran berat. Berdasarkan keterangan medis, Ziha membutuhkan alat bantu dengar dengan spesifikasi khusus yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
Namun hingga kini, kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi karena keterbatasan biaya dan belum sepenuhnya terakomodasi dalam skema jaminan kesehatan yang tersedia.
Mendengar aspirasi tersebut, Muhammad Junaidi langsung berkoordinasi dengan pihak BPJS yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia memastikan seluruh masukan warga telah dicatat untuk ditindaklanjuti dan dibahas lebih lanjut di tingkat komisi.
“Kami akan mencoba mencari solusi terbaik agar kebutuhan terapi dan alat bantu kesehatan bagi anak-anak ini dapat dipenuhi melalui skema yang memungkinkan,” ujar Junaidi.
Bagi keluarga yang menghadapi kondisi tersebut, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi. Mereka membutuhkan keberlanjutan terapi, alat bantu kesehatan yang sesuai, serta kepastian akses terhadap program bantuan sosial.
Kisah Risky dan Ziha menjadi potret nyata tantangan layanan sosial di tingkat akar rumput. Di tengah agenda formal pemerintahan, suara warga rentan kembali mengingatkan bahwa kebijakan publik pada akhirnya harus bermuara pada kehadiran negara yang nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
