Anggota DPRD Provinsi Lampung, Tondi Muammar Gaddafi Nasution, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak di Kelurahan Sumbersari Bantul, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Sabtu (21/2/2026).
Kegiatan ini difokuskan pada upaya memperkuat perlindungan peternak lokal melalui pengaturan lalu lintas ternak yang lebih tertib, transparan, serta sesuai dengan ketentuan kesehatan hewan.
Politisi Partai Golongan Karya tersebut menegaskan bahwa perda ini tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga berfungsi melindungi kepentingan ekonomi peternak daerah agar tetap memiliki daya saing di tengah tingginya mobilitas perdagangan ternak.
“Regulasi ini memastikan pemasukan dan pengeluaran ternak dilakukan sesuai standar kesehatan dan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, peternak lokal terlindungi dan persaingan usaha menjadi lebih sehat,” ujar Tondi.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, ia menjelaskan bahwa pengaturan dokumen kesehatan hewan, surat keterangan asal ternak, hingga pemeriksaan di titik masuk dan keluar wilayah menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan.
Menurutnya, langkah tersebut juga berfungsi mencegah potensi masuknya penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian bagi peternak serta mengganggu stabilitas perekonomian daerah.
Tondi menambahkan, Provinsi Lampung memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penyangga kebutuhan pangan nasional. Karena itu, tata kelola lalu lintas ternak perlu diperkuat agar kualitas produk ternak tetap terjaga.
Ia berharap melalui kegiatan sosialisasi ini para peternak dan pelaku usaha dapat memahami aturan yang berlaku sehingga aktivitas perdagangan ternak dapat berjalan tertib dan sesuai regulasi.
“Jika semua pihak mematuhi ketentuan, maka ternak dan produk ternak Lampung akan semakin dipercaya pasar dan memiliki nilai tambah yang lebih baik,” katanya.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber serta dihadiri tokoh masyarakat, peternak, pelaku usaha produk hewan, dan aparatur kelurahan setempat. Sosialisasi ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung tata kelola peternakan yang sehat dan berkelanjutan.
