Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 hingga Triwulan I dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara,Jakarta ini, Nusron menyampaikan bahwa realisasi anggaran kementeriannya hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Nusron.
Selain itu, ia juga melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanahan. Beberapa program menunjukkan progres signifikan, seperti pengukuran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Meski demikian, Nusron mengakui masih ada sejumlah kegiatan yang belum terealisasi. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan disebabkan hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif.
“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.
Untuk itu, Nusron menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR, agar target program dapat tercapai secara optimal.
“Kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dapat terus dipercepat, serta mendapat dukungan dan pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, meminta agar kinerja kementerian pada triwulan berikutnya terus ditingkatkan dengan fokus pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami meminta seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Zulfikar.
Dalam rapat tersebut, Nusron turut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
