Menteri Nusron: Tanah Tanpa Sertipikat Tak Bernilai Ekonomi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, mengajak mahasiswa untuk memahami pentingnya nilai ekonomi tanah melalui kepastian hukum hak atas tanah.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).

Dalam pemaparannya, Nusron menegaskan bahwa tanah yang belum memiliki sertipikat belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Maka lahirlah program PRONA yang dilanjutkan menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” ujarnya di Auditorium kampus setempat.

Ia menjelaskan, legalitas tanah menjadi kunci agar aset tersebut dapat masuk dalam sistem ekonomi formal. Tanpa sertipikat, tanah tidak bisa dijadikan jaminan, sulit diakses oleh lembaga keuangan, serta berpotensi menimbulkan konflik.

Dalam kesempatan itu, Nusron juga mengutip pemikiran ekonom Hernando de Soto yang menyebut bahwa kemiskinan tidak cukup diatasi dengan bantuan sosial, melainkan melalui pemberian akses legal terhadap aset, termasuk tanah.

Menurutnya, sertipikat tanah merupakan bentuk akses legal yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sendiri terus mempercepat program sertipikasi tanah melalui Kementerian ATR/BPN. Nusron mengungkapkan, jumlah sertipikat tanah di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Dari 45 juta sertipikat sebelum 2017, meningkat menjadi 126 juta saat ini. Namun, masih ada sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi,” jelasnya.

Melalui kuliah umum ini, Nusron berharap mahasiswa yang dikenal sebagai bagian dari “Kampus 1000 Mimpi” dapat lebih peduli terhadap isu pertanahan di tengah masyarakat.

Ia menilai, generasi muda memiliki peran strategis dalam menyebarkan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum atas tanah sekaligus mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan tanahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim beserta jajaran.

Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, juga hadir bersama civitas academica dalam kegiatan tersebut

Exit mobile version