Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) kembali mencatatkan capaian positif dengan meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilan menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP) hingga 90,8 persen.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran, khususnya atas dorongan pimpinan dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron yang terus mendorong kami di kesekjenan maupun para direktorat jenderal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sejak tahun 2013 hingga saat ini,” ujar Dalu usai menerima penghargaan di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, tindak lanjut RHP merupakan bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan ATR/BPN. Proses tersebut mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan pengelolaan aset, hingga peningkatan administrasi pertanahan.
Selain itu, pelaksanaan tindak lanjut juga dilakukan melalui koordinasi lintas unit kerja serta sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Dalu berharap seluruh satuan kerja dapat terus mempercepat penyelesaian rekomendasi yang masih tersisa, baik dari BPK maupun hasil pengawasan internal.
“Kita berharap seluruh rekomendasi dapat dituntaskan. Bahkan ke depan, kita menargetkan capaian 100 persen seperti yang telah diraih beberapa kementerian lain,” tegasnya.
Berdasarkan data sejak 2013, terdapat sekitar 1.300 temuan RHP di ATR/BPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.180 temuan telah berhasil diselesaikan. Capaian ini dinilai sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, dalam acara penganugerahan yang turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi serta Kepala Biro Keuangan Kartika Sari.
Capaian ini menjadi bagian penting dari komitmen ATR/BPN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan di Indonesia.
