Bandar Lampung – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Pertanahan (Kantah) di daerah.
Hal itu disampaikan Ossy saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kanwil BPN dan Kantah se-Provinsi Lampung di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Minggu (28/6/2026).
Menurutnya, sebagian besar layanan ATR/BPN merupakan pelayanan publik sehingga masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional.
“Pelayanan ATR/BPN 80 persen adalah pelayanan yang bersifat publik sehingga ukuran keberhasilan kita di daerah, baik di Kanwil maupun Kantah, adalah jika masyarakat yang datang meminta pelayanan bisa terlayani dengan sebaik-baiknya,” ujar Ossy.
Ia menekankan pentingnya peran loket pelayanan sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Loket tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengurusan administrasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan sekaligus memperoleh solusi.
“Betapa pentingnya fungsi dari loket yang ada di depan sebagai sumber informasi, tempat berkeluh kesah masyarakat, dan mudah-mudahan bisa menjadi sumber dari solusi yang diharapkan masyarakat,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Ossy juga meninjau pelaksanaan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Bandar Lampung. Didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung Hasan Basri Natamenggala dan Kepala Kantah Kota Bandar Lampung Ulin Nuha, ia melihat langsung aktivitas pelayanan di loket serta proses pencetakan Sertipikat Elektronik bagi warga yang telah menyelesaikan layanan roya.
Selain itu, Wamen ATR/BPN turut menyerahkan dua sertipikat Barang Milik Negara (BMN) kepada Kantor Wilayah Kementerian Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Ossy kembali mengingatkan seluruh jajaran agar terus meningkatkan profesionalisme yang dibarengi dengan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, profesionalisme tidak hanya ditunjukkan melalui kompetensi, tetapi juga ketelitian, kecepatan, dan akurasi dalam setiap proses pelayanan, termasuk pengukuran dan pemetaan tanah.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk memastikan pelayanan pertanahan di daerah berjalan optimal, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Turut mendampingi Wamen ATR/BPN dalam kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance Ajie Arifuddin serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Hendri Teja.***
