Kementerian ATR/BPN Susun Anggaran 2027

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN ) mulai membahas dasar teknis penyusunan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pembahasan tersebut difokuskan pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO), yang menjadi fondasi dalam perencanaan anggaran kementerian ke depan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika ekonomi nasional serta pengaruh gejolak geopolitik global.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi prinsip utama tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

“Terkait pembahasan KRO dan RO, kita harus betul-betul efisien dan mampu memberikan output besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujar Dalu saat membuka rapat pembahasan secara daring, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, pembahasan ini akan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026. Seluruh usulan yang disusun, kata dia, harus memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi substansi maupun struktur perencanaan.

“Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” lanjutnya.

Dalu juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dalam penyusunan KRO dan RO, mulai dari ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, hingga kewajaran anggaran dan volume kegiatan.

Menurutnya, kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran perlu dikaji ulang agar hasil perencanaan menjadi lebih efisien, realistis, dan akuntabel.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KRO dan RO sejak 2025.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sejumlah komponen perencanaan sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan.

“Banyak KRO dan RO yang sudah tidak sesuai dan out of date dengan pelaksanaan di lapangan. Dengan pembahasan ini, kami yakin akan ada perubahan struktur yang lebih tepat untuk penganggaran 2027,” jelas Andi.

Ia berharap, melalui pembaruan ini, proses perencanaan anggaran dapat dilakukan secara lebih detail, terarah, dan tanpa keraguan dalam implementasinya.

Rapat tersebut diikuti oleh sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat ATR/BPN, sebagai bagian dari upaya menyusun perencanaan anggaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.