Wamen ATR/BPN: RTR dan RDTR Jadi Kompas Pembangunan Berkelanjutan di Bali

DENPASAR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi pedoman utama dalam mengarahkan pembangunan dan investasi berkelanjutan di Provinsi Bali.
Hal tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Pemerintah Provinsi Bali di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy.
Ia menekankan, seluruh dokumen tata ruang, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota hingga RDTR harus menjadi acuan utama dalam setiap perencanaan pembangunan.
“RTR harus menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Dari target 75 RDTR di Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi dengan OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses integrasi. Saat ini, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar telah menyelesaikan integrasi RDTR secara penuh.
“Saya pikir ini perlu ada boosting agar RDTR dapat segera dijadikan landasan pembangunan dan dasar investasi yang berkesinambungan serta berkelanjutan di Provinsi Bali,” kata Ossy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, perwakilan lembaga, serta BUMN untuk membahas strategi pembangunan Bali secara terpadu, mencakup sektor tata ruang, pariwisata, ekonomi kreatif, perhubungan, hingga penerbangan.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin jalannya diskusi menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis perencanaan jangka panjang.
“Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan,” ujar AHY.
Turut memberikan paparan dalam pertemuan tersebut antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Dalam agenda itu, Wamen ATR/Waka BPN didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.***