Demi Lampung Lebih Baik, ICMI Susun Masukan Strategis untuk Gubernur Lampung

WIRA CORNER – Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi Lampung bakal siapkan sejumlah rumusan masalah dan saran untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela.
Ketua ICMI Lampung Prof Yusuf S Barusman mengatakan, bagi icmi memberikan masukan bagi pemerintah provinsi.

Menurutnya biasanya setiap pergantian pemerintahan ,sudah keharusan, memberikan masukan paling tidak bekal bagi Gub dan wakil.
“Biasanya memang dilakukan sebelum pemilihan, dimana Meraka kami panggil mendengarkan apa yang ingin dilakukan di Lampung,” ujarnya saat Podcast Wira Corner bersama Direktur Utama Wirahadikusumah di kantor Rilis.id Lampung, Rabu (19/3/2025).

Prof Yusuf mengatakan, ICMI Lampung sudah satu setengah bulan ini melakukan rangkaian FGD agar bisa memformulasikan, masukan kepada gubernur dan wakil yang baru.
Pertama, di Universitas Bandar Lampung (UBL) membahas perihal pertanian, bagaiman bisa singkron dengan pemerintah pusat terkait suasembada pangan, potensi dan kemampuan Lampung untuk berkontribusi dalam program pemerintah pusat.

“Setiap diskusi kita selalu sinkronkan, bagaimana caranya bisa sinkron dengan kebijakan pusat, karena bagaimanapun juga kontribusi pusat untuk pembangunan di Lampung sangat dominan,” katanya.
Kemudian FGD di ITERA soal infrastruktur, ini juga dalam rangka meningkatkan potensi pertanian. Karena Lampung menjadi lumbung bagi beberapa komoditi pangan.

“Perlu butuh infrastruktur yang mempuni, seperti air, irigasi, sampai pada infrastruktur jalan dan gudang,” katanya.
Sesi ketiga yakni terkait kebijakan ekonomi dan keuangan, dari apa yang didiskusikan, cerminan keberhasilan dalam pembangunan adalah peningkatan ekonomi secara umum. Itu juga yang akan dominan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pencapaian indikator ekonomi lainnya.
“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi acuan juga, kontribusi Lampung bagaimana, berapa persen kita bisa berkontribusi dalam perekonomian tersebut,” ungkapnya.

Realitanya ekonomi enklusif dengan melibatkan masyarakat yang digunakan misalnya sektor swasta.
“Terakhir kita, bahas soal SDM, kemudian sosial, tatakelola pemerintahan, karena ujungnya pembangunan untuk apa. Kalau manusianya nggak punya kapasitas, dan kapabilitas tentu tidak mencapai pembangunan lainnya.

“Jadi banyak sekali hal yang kita akamodir, dari para cendikiawan. Sekarang tim perumus sedangan merumuskan, sesimpel mungkin, agar lebih mudah dieksekusi oleh pemerintahan yang baru,” tandasnya.