DPRD Lampung Resmi Bentuk Pansus LHP BPK, Fokus Ketahanan Pangan hingga Belanja Daerah

DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (25/2/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, didampingi unsur pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua I Khostiana, Wakil Ketua II Ismet Roni, Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal, serta dihadiri anggota dewan.

Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda membacakan konsep keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus. Dalam sidang tersebut juga ditetapkan susunan pimpinan Pansus, yakni Mohammad Reza sebagai Ketua, H. Yanuar Irawan sebagai Wakil Ketua, dan H. Supriadi Hamzah sebagai Sekretaris.

Pembentukan Pansus dilakukan untuk menindaklanjuti sejumlah LHP BPK, di antaranya Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan pada Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait lainnya Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, Pansus akan membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas pengelolaan operasional Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2025 pada PT Lampung Jasa Utama (Perseroda) beserta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya. Tak kalah penting, LHP atas Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Provinsi Lampung juga menjadi fokus pembahasan.

Dalam evaluasi kinerja, DPRD menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, sinergi, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas Pansus agar pembahasan LHP berjalan efektif, tepat waktu, serta menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Ketua DPRD berharap Pansus LHP yang telah dibentuk dapat bekerja optimal, menjaga marwah dan martabat lembaga, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

Rapat Paripurna berlangsung tertib dan diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat akuntabilitas serta tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung.