Menteri ATR/BPN Pastikan Kantah Tetap Buka Meski WFA

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan layanan pertanahan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun pemerintah akan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA).

Hal tersebut disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadhan bersama jajaran pejabat Kementerian ATR/BPN pada Selasa (10/3/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Dalam arahannya, Nusron menegaskan bahwa penerapan pola kerja WFA tidak boleh mengganggu operasional pelayanan di Kantor Pertanahan (Kantah).

“Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka layanan PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Nusron.

Ia meminta seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan untuk menyesuaikan pengaturan layanan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.

Menurutnya, langkah ini penting terutama di daerah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama periode WFA menjelang libur Idulfitri.

“Minimal di kota atau kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa tetap ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Nusron yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan juga melakukan overview capaian target penyelesaian berkas layanan pertanahan secara nasional.

Ia menegaskan, percepatan penyelesaian berkas layanan telah didorong sejak kuartal IV tahun 2025 dengan target penyelesaian tertentu, guna mendukung terwujudnya layanan pertanahan yang lebih optimal.

“Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya melaporkan, progres penyelesaian berkas pertanahan secara nasional menunjukkan tren penurunan yang signifikan sejak akhir tahun 2025.

Ia menyebutkan bahwa jumlah berkas layanan yang tertunda terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.

“Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, trendline layanan berkas pertanahan turun cukup banyak. Di Jawa Barat misalnya terjadi penurunan sebanyak 66 persen, sementara di Jawa Timur mencapai 58 persen,” ungkapnya.

Dengan berbagai langkah percepatan tersebut, Kementerian ATR/BPN optimistis layanan pertanahan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun terdapat penyesuaian pola kerja menjelang libur Idulfitri. (*)