Kanwil BPN Lampung Gelar Rakor GTRA 2026, Perkuat Sinergi Percepatan Reforma Agraria

Bandar Lampung – Dalam upaya mengakselerasi penataan aset dan akses pertanahan yang berkeadilan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (9/6/2026) di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program kerja sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor antara instansi vertikal, pemerintah daerah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian konflik agraria serta mengoptimalkan pendataan potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Lampung.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), yakni Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, dan Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten.
Dari unsur pemerintah daerah, hadir perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta sejumlah kepala dinas dan biro terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Sementara itu, dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil turut hadir perwakilan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Forum Masyarakat Register, serta YLBHI-LBH Bandar Lampung.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh anggota GTRA Provinsi Lampung berkomitmen merumuskan program kerja yang terintegrasi dan dapat diimplementasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Fokus utama yang dibahas adalah penguatan penataan akses sebagai bagian dari reforma agraria guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan adanya sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, pelaksanaan reforma agraria di Provinsi Lampung diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mewujudkan keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan.***