PAD Tak Capai Target, Wakil Ketua DPRD Lampung Ismet Roni Ajak Pemprov Evaluasi Bersama

Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mencapai target atau hanya 79,95 persen dari target.

Menurut Ismet, kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan melalui evaluasi menyeluruh guna perbaikan ke depan.

“Kalau disebut salah satu kendalanya opsen pajak, seharusnya ini dijadikan peluang dengan memperkuat kerja sama bersama kabupaten/kota. Polanya bagaimana, ya duduk bersama dan dibicarakan,” ujarnya Rabu (7/1/2026).

Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), agar lebih terbuka dan transparan dalam penyajian data.

Selain itu, DPRD bersama pemerintah daerah akan mendorong perencanaan pendapatan yang lebih realistis.

Evaluasi lanjutan, kata Ismet, diarahkan pada optimalisasi seluruh potensi PAD, termasuk dari sektor pertambangan seperti galian C, Pajak Air Permukaan, serta sektor potensial lainnya.

“Sekecil apa pun potensinya akan kita gali. Saya optimistis kondisi pendapatan dan belanja daerah tahun ini bisa lebih baik dan sehat,” tegasnya.

Terkait kritik dari luar pemerintahan, Ismet menilai hal tersebut patut dijadikan bahan introspeksi.

“Kritikan dari teman-teman di luar, anggap saja salah satu bentuk empati mereka yang juga ingin Lampung ini lebih baik,” katanya.

Ia menegaskan DPRD siap memfasilitasi berbagai persoalan terkait proyeksi pendapatan daerah, termasuk melalui Komisi III.

“Kita siap memfasilitasi, mengundang perusahaan, stakeholder, dan pihak terkait. Apa yang perlu diselesaikan, kita bantu komunikasikan,” katanya.

Ismet juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak kendaraan. Menurutnya, kemudahan layanan menjadi kunci optimalisasi PKB.

“Pelayanan harus dipermudah. Harus ada koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder, duduk bersama, buat pola yang jelas,” katanya.

Sementara terkait tunda bayar, Ismet optimistis persoalan tersebut dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.

“Tahun lalu lebih dari Rp500 miliar bisa diselesaikan. Saya optimis tunda bayar sekitar Rp150 miliar ini juga bisa dituntaskan,” tandasnya. (*)