![banner 728x90](https://rilisidtv.com/wp-content/uploads/2022/12/banner-720x90-atas-rilistv.jpg" "banner 728x90")
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menghadiri rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Solo, Kamis (3/9/2026).
Salah satu agenda yang diikuti Eva Dwiana yakni Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang digelar di House of Danar Hadi, Solo. Rapat tersebut dihadiri para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik yang beragam, mulai dari kota industri, pariwisata, hingga daerah yang menghadapi tantangan pembangunan lainnya.
Dalam forum tersebut, Dewan Pengurus APEKSI menyampaikan sejumlah masukan strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan program prioritas pemerintah kota.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian yakni ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah.
APEKSI mendorong penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kebijakan tersebut dinilai perlu lebih mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, karakteristik wilayah, beban pelayanan publik, serta kebutuhan pembangunan masing-masing daerah.
Selain persoalan TKD, APEKSI turut menyoroti pentingnya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penataan belanja pegawai, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penyesuaian pembiayaan tersebut dinilai perlu memperhatikan kemampuan riil setiap daerah agar pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang memadai.
Ruang fiskal yang cukup diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui forum APEKSI, pemerintah kota juga diharapkan dapat terus menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.
Dengan demikian, kebijakan nasional yang diterapkan di daerah dapat lebih selaras dengan kondisi, karakteristik, serta kemampuan masing-masing pemerintah kota.
