SLEMAN – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, menilai Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang tidak hanya cakap membaca peta dan menguasai teknologi, tetapi juga mampu memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang hidup di balik setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam acara wisuda yang digelar Sabtu (5/9/2026).
Dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, Sri Sultan menekankan pentingnya keseimbangan antara kemampuan teknis, penguasaan teknologi, regulasi, dan kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan,” ujar Sri Sultan.
Ia juga mengingatkan para lulusan agar teguh menjalankan regulasi, namun tetap arif dalam membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat.
Menurut Sri Sultan, tanah bagi Indonesia bukan sekadar hamparan fisik. Tanah merupakan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, sekaligus fondasi kehidupan masyarakat dan pemerintahan.
Di atas tanah, masyarakat membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, hingga menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Karena itu, pengelolaan tanah tidak dapat dilepaskan dari nilai dan kebudayaan masyarakat yang hidup di dalamnya.
Sri Sultan mencontohkan filosofi Jawa Hamemayu Hayuning Bawana, yang mengajarkan upaya menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keindahan dunia. Prinsip tersebut, menurutnya, relevan dalam pengelolaan tanah agar setiap kebijakan membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.
Keragaman tata kelola tanah juga terlihat di berbagai daerah di Indonesia. Di Minangkabau terdapat prinsip Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum dan tanggung jawab lintas generasi. Sementara di Bali, sistem subak menunjukkan keterkaitan antara tanah, air, pertanian, dan kehidupan spiritual melalui filosofi Tri Hita Karana.
Di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, hak ulayat juga memperlihatkan bagaimana tanah dipahami sebagai ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” katanya.
Sri Sultan menegaskan, ilmu pertanahan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut manusia dan kehidupan yang berada di balik setiap bidang tanah.
Menurutnya, kepastian hak atas tanah membutuhkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kemanfaatan nyata bagi masyarakat.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkapnya.
Kepada para wisudawan, Sri Sultan mengingatkan bahwa mereka nantinya akan berhadapan dengan berbagai dokumen dan persoalan pertanahan yang mungkin terlihat rutin. Namun, di balik setiap berkas terdapat kehidupan manusia yang menggantungkan harapan pada pelayanan mereka.
Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan diharapkan dapat diwujudkan dalam pelayanan yang memberikan kepastian, sekaligus mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Sri Sultan berpesan agar para lulusan membawa ilmu mereka ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati.
“Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketenteraman sosial,” pungkasnya.***
