Hakim MK Soroti Rasionalitas Beda Usia Pensiun Perwira Tinggi TNI

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Saldi Isra, pertanyakan rasionalitas terhadap pengaturan usia pensiun bagi perwira tinggi TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Dalam sidang uji materi di Gedung MK, Kamis (9/10/2025), Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan dasar rasionalitas yang melatarbelakangi perbedaan batas usia pensiun antara perwira tinggi bintang satu hingga bintang empat.

“Mengapa untuk semua bintara dan kolonel batas usia pensiunnya tidak dibedakan, sementara untuk perwira tinggi bintang satu sampai empat dibedakan? Apa rasional di balik ini?” katanya.

Saldi menegaskan bahwa meski penentuan usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy), tetap harus disertai alasan logis yang dapat diterima secara konstitusional.

Sekalipun ini kebijakan hukum terbuka, ada hal yang harus dipenuhi, yakni rasionalitas di baliknya.

“Ini yang belum dijelaskan. Tolong dijelaskan karena itu akan kami nilai apakah rasionalitas tersebut bisa diterima atau tidak,” ujarnya.

Selain itu, Saldi juga menyoroti ketentuan khusus yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk memperpanjang masa jabatan perwira tinggi bintang empat hingga dua kali, masing-masing satu tahun.

“Padahal semakin senior harusnya semakin kita kurangi masa dinasnya, tapi ini justru semakin senior malah bisa diperpanjang. Tolong dijelaskan rasionalitas di balik ketentuan ini,” tegasnya.

Menurut Saldi, persoalan ini tidak hanya menyangkut potensi diskriminasi antarjenjang kepangkatan, tetapi juga konsistensi logika hukum dan rasionalitas kebijakan.

Ini bukan semata isu diskriminasi, tetapi soal apakah kebijakan ini rasional atau tidak.

“Selama ini kita mengenal perwira tinggi itu satu kelompok, tapi sekarang usia pensiunnya dibedakan bahkan bisa diperpanjang dua tahun lagi,” tandasnya. (*)