Pandangan Akademisi Lampung Satu Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo

Sejumlah akademisi di Lampung menilai pemerintah konsisten menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap mempertahankan harga LPG 3 kilogram di level Rp12.700 per tabung sejak tahun 2007.

Kebijakan ini dinilai menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil di tengah fluktuasi harga energi dunia yang cenderung tidak stabil.

Ekonom Universitas Lampung (Unila) Dr. Tiara Nirmala mengatakan, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga LPG 3 Kg selama 18 tahun terakhir merupakan kebijakan strategis yang berorientasi pada perlindungan masyarakat kecil.

Menurutnya, langkah tersebut diambil dengan pertimbangan matang terhadap kemampuan ekonomi rumah tangga menengah ke bawah.

“Gas ini termasuk kebutuhan pokok. Pemerintah sangat berhati-hati agar perubahan skema subsidi tidak menurunkan daya beli masyarakat,” ujarnya saat diskusi publikSatu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Dari Sudut Pandang Energi, di Bandar Lampung, Kamis (23/10/2025).

Tiara menjelaskan, kebijakan ini berbeda dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini disesuaikan mengikuti mekanisme pasar global.

Jika harga minyak dunia naik, maka pemerintah akan menyesuaikan harga jual di dalam negeri, dengan tetap mempertahankan porsi subsidi agar tidak membebani fiskal secara berlebihan.

“Kalau BBM naik dari Rp7.500 ke Rp10.000 misalnya, itu karena mengikuti pergerakan harga minyak dunia. Tapi untuk LPG 3 Kg, pemerintah tetap mempertahankan harga lama agar masyarakat kecil tidak terdampak langsung oleh fluktuasi global,” jelasnya.

Ia menambahkan, fokus pemerintah saat ini bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan agar jumlah masyarakat miskin tidak bertambah akibat tekanan ekonomi.

Karena itu, penyesuaian harga LPG ke harga pasar dinilai belum tepat dilakukan, sebab berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

Meski begitu, Tiara juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi LPG 3 Kg.

Menurutnya, pemerintah sedang menyiapkan sistem data sosial ekonomi tunggal yang diharapkan dapat memperbaiki mekanisme distribusi subsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran.

“Dengan data yang akurat, subsidi bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Ini penting agar bantuan tidak salah sasaran dan tidak membebani anggaran negara secara tidak efektif,” tegasnya.

Sementara itu, pakar energi dari Institut Teknologi Sumatera (Itera), Rishal Asri, menilai kebijakan pemerintah mempertahankan harga LPG 3 Kg di level tetap merupakan langkah yang tepat untuk kondisi ekonomi saat ini.

Ia menyebut, kebijakan fixed price atau harga tetap tersebut membantu menjaga pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan.

“Kalau harganya fixed, memang ada pemerataan untuk seluruh Indonesia. Tapi kalau mengikuti harga pasar, masyarakat bawah yang paling rugi. Jadi dalam jangka pendek, kebijakan harga tetap jauh lebih aman,” ujar Rishal.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan harga tetap perlu diimbangi dengan peningkatan efisiensi distribusi agar harga di lapangan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, masih ada perbedaan harga di sejumlah daerah akibat rantai distribusi yang panjang dan belum optimalnya sistem data penerima subsidi.

Selain itu, Rishal menilai penerapan sistem digitalisasi seperti penggunaan QR Code dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan penyaluran subsidi LPG 3 Kg lebih transparan dan akuntabel.

“QR Code bisa menjadi solusi agar distribusi LPG 3 Kg lebih tepat sasaran. Semua transaksi bisa tercatat secara digital, sehingga meminimalkan kebocoran dan penyalahgunaan,” ujarnya. (*)