Rakernas I APTISI Dorong Penguatan PTS Menuju Indonesia Emas 2045

BANDAR LAMPUNG — Penguatan peran perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) yang digelar di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Minggu (23/8/2026).
Rakernas yang diikuti sekitar 500 peserta dari 34 provinsi tersebut menjadi momentum untuk mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berpihak dan memberikan ruang yang setara bagi PTS di Indonesia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D., yang membuka Rakernas, menegaskan pemerintah tengah menyiapkan arah baru pendidikan tinggi, termasuk memperluas peluang lulusan perguruan tinggi untuk melanjutkan kiprah ke tingkat internasional.
“Program lulusan perguruan tinggi langsung ke luar negeri sampai 300 ribu orang akan menjadi daya tarik besar bagi PTS,” kata Brian.
Menurutnya, peningkatan kompetensi lulusan harus dibarengi dengan sertifikasi keahlian. Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan sektor perbankan dalam mendukung pembiayaan pendidikan melalui skema asuransi pendidikan yang lebih ringan bagi calon mahasiswa.
“Biaya pendidikan memang lebih tinggi, tapi kami akan melibatkan perbankan untuk membantu pembiayaan melalui asuransi pendidikan yang ringan bagi calon mahasiswa,” ujarnya.
Brian juga mengapresiasi kontribusi APTISI dalam perkembangan pendidikan tinggi swasta dan mendorong pemerintah daerah ikut memberikan dukungan terhadap lulusan PTS.
“Saya akan mengimbau kepala daerah untuk bekerja sama membantu lulusan PTS. Selamat Rakernas, terima kasih atas pengabdian dan kontribusinya,” ucapnya.
Dukungan terhadap penguatan posisi PTS juga disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Prof. Dr. Furtasan Ali, S.E., S.Kom., M.M. Ia memastikan DPR akan terus memperjuangkan kepentingan PTS, termasuk melalui pembahasan RUU Sisdiknas.
Furtasan yang juga Ketua Bidang Kajian Kebijakan Pemerintah APTISI menilai regulasi pendidikan nasional harus memberikan afirmasi yang jelas kepada PTS.
“PTS tidak boleh terus dipandang sebagai pelengkap. Dengan adanya BPOPTS, kita ingin ada kepastian regulasi dan dukungan yang setara dengan PTN,” tegasnya.
Ia menyebut lebih dari 60 persen mahasiswa Indonesia menempuh pendidikan di PTS. Karena itu, keberadaan PTS dinilai harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pendidikan nasional.
“UU Sisdiknas harus benar-benar menguntungkan PTS, bukan sekadar formalitas,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum APTISI Pusat Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si. menekankan pentingnya membangun sinergi antara perguruan tinggi dan para lulusannya untuk menciptakan kampus yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Sinergi kampus dan lulusan akan mewujudkan kampus berdampak menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
APTISI juga menyiapkan langkah strategis dengan mendirikan sekolah kepemimpinan perguruan tinggi sebagai wadah mencetak pemimpin akademik yang visioner.
“Sekolah kepemimpinan perguruan tinggi akan menjadi wadah mencetak pemimpin akademik yang visioner,” ujar Budi.
Ketua OC Rakernas sekaligus Ketua APTISI Lampung Dr. Ir. Firmansyah Y.A. Alfian, MBA., M.Sc., mengatakan Lampung menjadi tuan rumah Rakernas I APTISI sebagai momentum untuk membangun konsolidasi sekaligus memperkuat kebangkitan PTS secara nasional.
“Lampung menjadi tuan rumah Rakernas I, semoga ini menjadi titik awal kebangkitan PTS di Indonesia,” katanya.
Firmansyah menilai kekuatan PTS terletak pada kebersamaan dan konsolidasi seluruh perguruan tinggi swasta.
“Kalau kita mau maju syaratnya harus bersatu. Pemerintah wajib memberi perhatian cukup bagi PTS,” ujarnya.
Selain membahas pendidikan tinggi, Rakernas juga menghadirkan sejumlah pejabat nasional yang menyampaikan pandangan terkait pembangunan sumber daya manusia dan sektor strategis lainnya.
Menko Bidang Pangan Dr. (HC) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap petani dalam upaya mewujudkan swasembada pangan.
“160 juta petani di Indonesia harus terhormat dan kita harus berpihak pada mereka. Tidak boleh ada tawar-menawar,” tegas Zulhas.
Ia juga memaparkan capaian penyederhanaan regulasi di sektor pangan. Dalam 22 bulan, pemerintah disebut telah menyelesaikan 35 regulasi dan menyederhanakan 145 aturan menjadi tiga regulasi utama.
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak terhadap penyerapan pupuk yang mencapai 9,5 juta ton atau meningkat 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, S.Sos., M.Sc., menekankan peran strategis perguruan tinggi dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia.
“Semua potensi pariwisata tidak ada artinya jika tidak ada peran perguruan tinggi untuk meningkatkan SDM dalam pengelolaan wisata,” ujarnya.
Zita juga meminta agar perhatian pemerintah terhadap PTS terus diperkuat.
“Mengurus PTS tidaklah mudah, tapi karena adanya APTISI yang kompak akan membantu semua kegiatan. Mohon ini disampaikan ke Presiden, agar perhatian terhadap PTS semakin besar,” katanya.
Rakernas I APTISI turut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza, Sekdaprov Lampung Dr. Marindo Kurniawan, sejumlah pimpinan perguruan tinggi, serta ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Pelaksanaan Rakernas di Lampung diharapkan tidak hanya menjadi forum konsolidasi organisasi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat posisi PTS dalam pembangunan pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045.***

Novi Balga